WARTA NUSANTARA
Dewan Pers No. 418/DP-Verifikasi/K/XI/2024
UKW Utama: 09412/DP/2025 • KBLI 58130
Laporan Khusus • Infrastruktur Maritim (Verifikasi 2 Sumber) Investigasi Maritim Selat Sunda

Audit Forensik Anggaran Infrastruktur Maritim: Jejak Efisiensi Rantai Pasok Selat Sunda

Penelusuran dokumen pengadaan dermaga feri ekspres dan integrasi sistem digital manifest truk kargo mengungkapkan potensi penghematan biaya logistik tahunan senilai Rp 142 miliar melalui standardisasi Inaportnet.

Fiskal & Moneter

Transparansi Penyaluran Subsidi Pupuk Berbasis NIK Petani

Integrasi e-RDKK dengan basis data kependudukan di Jawa Tengah berhasil memangkas distorsi distribusi pupuk bersubsidi hingga 34,2%.

Pajak Korporasi 2026

Evaluasi Implementasi Coretax DJP & PPh 21 TER pada Sektor Logistik

Asosiasi perusahaan ekspedisi darat melaporkan efisiensi waktu pelaporan SPT Masa setelah integrasi NPWP 16 digit.

Keamanan Data

Kepatuhan UU PDP No. 27/2022 pada Lembaga Keuangan Mikro Daerah

OJK dan BSSN memperketat standar enkripsi database nasabah koperasi simpan pinjam dan BPR di seluruh provinsi.

Jurnalisme Data & Dokumen Primer

Radar Investigasi & Analisis Komoditas

Ekonomi Moneter & SBN 10Y
Pasar Surat Utang • Jisdor BI

Yield SBN 10Y Turun ke 6,62% Seiring Arus Masuk Modal Asing

Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen SRBI untuk menjaga stabilitas Kurs Tengah Jisdor di kisaran Rp 16.145 per dolar AS.

Oleh: Hendra Wijaya (UKW Madya) • 5 Menit Baca
Transisi Energi & Nikel LME
Hilirisasi • Nikel LME

Audit Dekarbonisasi Smelter HPAL Morowali dan Standar ESG Eropa

Pengoperasian PLTS terapung 120 MWp mulai menekan intensitas emisi karbon per ton nikel sulfat ekspor Indonesia.

Oleh: Dewi Lestari (UKW Utama) • 6 Menit Baca
Forensik Siber & QRIS ASPI
Forensik Siber • SNAP BI

Uji Ketahanan Infrastruktur Open API Pembayaran Ritel Lintas Provinsi

Laporan bersama tim keamanan siber memetakan mitigasi anomali trafik transaksi QRIS ASPI pada jam puncak belanja.

Oleh: Bagas Pratama (UKW Muda) • 4 Menit Baca
Partisipasi Publik Terverifikasi

Dampak Kebijakan Fiskal & PPh 21 TER 2026 terhadap Dunia Usaha

Berikan suara Anda terkait efektivitas penyederhanaan administrasi perpajakan Coretax DJP dan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) tahun ini.

Memangkas Waktu Kepatuhan Pajak Bulanan 51%
Perlu Pendampingan Teknis bagi UMKM Daerah 36%
Integrasi API ERP Perlu Diperluas 13%
Total Responden Terverifikasi: 2.842 Suara
Independensi Redaksi • Tanpa Iklan Pop-Up

Langganan Warta Nusantara & Corporate Research Terminal

Dapatkan akses penuh ke dataset mentah komoditas (CPO KPBN, Nikel LME, Batubara ICI 4), dossier audit forensik PDF, dan lisensi multi-kursi korporat lengkap dengan e-Faktur Pajak.

Piagam Redaksi, Hak Tolak & Verifikasi Dewan Pers

Bagaimana status badan hukum dan verifikasi Dewan Pers Warta Nusantara?
Warta Nusantara diterbitkan oleh PT Warta Nusantara Pers Independen (KBLI 58130 & KBLI 63122) dan telah memegang Sertifikat Verifikasi Faktual Dewan Pers No. 418/DP-Verifikasi/K/XI/2024. Seluruh proses redaksional dipimpin oleh Pemimpin Redaksi bersertifikat UKW Utama.
Bagaimana prosedur perlindungan whistleblower dan pengajuan Hak Jawab?
Sesuai Pasal 4 ayat (4) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan kami memegang Hak Tolak untuk melindungi identitas narasumber rahasia. Pengajuan Hak Jawab maupun Hak Koreksi dilayani secara proporsional maksimal 2x24 jam melalui meja ombudsman redaksi.
TWO-WAY REACTIVE EDITORIAL NEWSROOM CMS

Meja Redaksi, Verifikasi 2 Sumber & Rilis Berita Kilat

Terbitkan laporan investigasi baru ke halaman depan dan kelola antrean verifikasi fakta sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Artikel Terbit Terverifikasi
184
Draf Antrean 2 Sumber
2
Pelanggan Terminal & QRIS
4.120
Kontrol Breaking Ticker

Terbitkan Berita Kilat / Laporan Investigasi Baru ke Halaman Utama

KODE NASKAH JUDUL LIPUTAN INVESTIGASI WARTAWAN & NO. UKW STATUS VERIFIKASI 2 SUMBER TINDAKAN PEMRED
ART-2026-081 Audit Forensik Rantai Pasok Selat Sunda Arif Budiman (UKW Utama 09412) ✓ 2 SUMBER DOKUMEN SAH TAYANG DI UTAMA
ART-2026-082 Evaluasi Distribusi Pupuk Subsidi Berbasis NIK di Brebes Hendra Wijaya (UKW Madya 11042) MENUNGGU KONFIRMASI HAK JAWAB
Hotline Redaksi & Whistleblower